Show simple item record

dc.contributor.authorMUHAMAD AINUN NAJIB
dc.date.accessioned2023-03-27T04:30:16Z
dc.date.available2023-03-27T04:30:16Z
dc.date.issued2023-02
dc.identifier.urihttps://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/42944
dc.description.abstractPutusan pengadilan tentang hak-hak perempuan pasca perceraian kerap kali tidak menggambarkan bagaimana cara hakim menentukan atau menghitung besaran hak-hak perempuan pasca perceraian. Penelitian ini selain mengulas tentang dasar hukum hak-hak perempuan pasca perceraian juga mencoba menerapkan jurimetri dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian secara layak dan adil. Hanya saja, kriteria layak dan adil yang kerap menjadi acuan para hakim dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian belum tergambarkan dari segi kelayakan maupun keadilan sehingga putusan pengadilan terkesan merupakan subyektifitas hakim. Jurimetri sebagai sebuah teori menginginkan agar keadilan yang secara ontologis merupakan nilai abstrak dan ideal ditampilkan dalam suatu konsep yang lebih empiris, sehingga keadilan menjadi lebih obyektif dan terukur. Tidak terkecuali dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pemaparan yang bersifat deskriptif-interpretatif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan jurimetri dalam menentukan besaran hak-hak perempuan pasca perceraian berimplikasi pada penetapan besaran yang lebih obyektif dan terukur dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek normatif dalam hukum.en_US
dc.publisherUNIVERSITAS ISLAM INDONESIAen_US
dc.titleImplementasi Jurimetri Dalam Penentuan Besaran Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positifen_US
dc.Identifier.NIM20913070


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record