Problem Penegakkan Hukum Pidana Islam (Qânûn Jinâyat) Terhadap Pelaku Zina Di Provinsi Aceh Darussalam

Abstract

Formalisasi syariah Islam di beberapa produk hukum daerah di Indonesia menyisakan fenomena yang unik untuk dikaji misalnya di Provinsi Aceh Darussalam. Penulis mencatat setidaknya ada tiga problem terkait eksistensi perda-perda tersebut. Pertama, adalah problem diskriminasi, dan Kedua adalah problem terkait kualitas peraturan daerah. Tidak sedikit di antara perda-perda tersebut yang pasal-pasalnya merupakan hasil “copy-paste” dari pasal-pasal serupa di undang-undang atau perda-perda sejenis. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana problem penegakkan hukum pidana Islam (qânûn jinâyat) terhadap zina dan bagaimana faktor-faktor penentu keberhasilan penegakan hukum pidana Islam terhadap Hukum zina di Aceh Darussalam. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah hakim Pengadilan/Mahkamah Syar’iah Provinsi Aceh. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukan bahwa; 1). Beberapa problem masih dirasakan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh terutama disebabkan karena masih kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di kalangan masyarakat. Berbagai perilaku masyarakat masih banyak yang bertentangan dengan moralitas dan etika agama. 2). Secara umum, terdapat lima faktor yang berpengaruh terhadap proses penegakan hukum dalam masyarakat Aceh adalah Pertama, hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, aparat penegak hukumnya. Ketiga, sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, kesadaran hukum masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan.