Peranan Majelis Pengawas Daerah (Mpd)Terhadap Penyerahan Protokol Notaris Setelah Notaris Meninggal Dunia Di Kota Pekanbaru

Abstract

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris, adanya permasalahan protokol Notaris yang masih menggantung dan penolakan dari Notaris untuk menerima protokol Notaris terkait menjadi latar belakang penulisan tesis ini. Tesis ini membahas tentang pertama bagaimana tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah terhadap penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia dan kedua bagaimana konsekuensi hukum pembuatan salinan akta terhadap minuta akta yang dibuat Notaris meninggal dunia. Penelitian hukum ini merupakan gabungan penelitian normatif dan empiris, yang menggunakan pendekatan perundangundangan dan kasus, serta dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian

ini

menyimpulkan bahwa, Pada pasal 63 UUJN telah dijelaskan mengenai penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia, akan tetapi dalam prakteknya terjadi ketidak sesuaian dengan peraturan yang berlaku, hal ini disebabkan karena minimnya edukasi dan sosialisasi dari Notaris itu sendiri kepada ahli waris atau keluarganya sehingga tanggung peran MPD menjadi tidak optimal. Konsekuensi hukum terhadap Notaris dalam pembuatan salinan akta yang telah diserahkan protokolnya harus berdasarkan peraturan yang diatur oleh UUJN. Salinan akta dibuat atas dasar minuta akta, Notaris penerima dan penyimpan protokol Notaris tidak bertanggung jawab atas substansi atau isi akta atas protokol yang diterimanya. Notaris penerima dan penyimpan protokol Notaris melayani panggilan dari pihak kepolisian maupun pengadilan apabila adanya sengketa para pihak terkait dengan minuta akta yang menjadi bagian dari protokol yang berada dalam penyimpanannya dengan adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.