Perlindungan Negara Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama Bagi Komunitas Waria (Studi Terhadap Pembubaran Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Senin- Kamis, Kotagede, Bantul, Yogyakarta)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Negara Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama Bagi Komunitas Waria (Studi Terhadap Pembubaran Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Senin-Kamis, Kotagede, Bantul, Yogyakarta)”. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan negara terhadap hak atas kebebasan beragama bagi komunitas waria, terhadap Pembubaran Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Senin-Kamis, Kotagede, Bantul, Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana praktik perlindungan hukum bagi waria dalam hal kebebasan beragama ?; Bagaimana prespektif hak asasi manusia atas perlindungan hukum tersebut ?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris/non doktrinal. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawancara dengan subyek penelitian. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa negara belum menjamin sepenuhnya atas aspek forum eksternum dalam kebebasan beragama dimana forum eksternum kebebasan beragama adalah manifestasi dari keyakinan dari hati nurani terhadap suatu agama yang diyakininya, yang berwujud dalam ritual keagaman yang beraneka ragam. Kasus pembubaran pondok pesantren waria Al-Fatah adalah bukti nyata bahwa negara telah lalai dalam melindungi warga negaranya dalam konteks hak asasi manusia, karena negara tidak menjamin sepenuhnya sesuai apa yang telah dicantumkan dalam peraturan hukum Internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta peraturan hukum Nasional seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang mana hak kebebasan beragama adalah hak mutlak yang tidak dapat dikurangi dan dalam hal ini negara harus menghormati, memenuhi dan melindunginya. Penelitian ini merekomendasikan bahwa negara c.q pemerintah ataupun pemerintah daerah seharusnya memberi fasilitas kepada para korban, dan juga memberi penerangan kepada pihak-pihak intoleran terkait dengan hak asasi karena ini adalah tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah daerah untuk melindungi warga negaranya yang berdasarkan hak asasi manusia.