Show simple item record

dc.contributor.advisorMohammad Rezky Utama, S.IP., M.Sc.,
dc.contributor.authorAISYAH ANGGRAINI
dc.date.accessioned2022-10-31T01:54:02Z
dc.date.available2022-10-31T01:54:02Z
dc.date.issued2022-08-02
dc.identifier.urihttps://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/40068
dc.description.abstractKrisis pengungsi di wilayah Eropa menjadi penyebab terjadinya krisis pengungsi di Hongaria yang menjadi salah satu negara terkena dampak dari padatnya arus pengungsi tahun 2015. Uni Eropa (UE) menggunakan suatu kebijakan suakanya yang disebut Common European Asylum System (CEAS) dengan aturan relokasi pengungsi di tiap negara dalam mengatasi pengungsi. Viktor Orban sebagai Perdana Menteri Hongaria menolak kebijakan tersebut dengan membentuk kebijakan yang disebut sebagai Kebijakan Anti-imigran pada tahun 2015. Tahun 2018 kebijakan lain muncul yaitu Stop Soros Law, berfokus melarang organisasi internasional memberi bantuan kemanusiaan kepada pengungsi. Implementasi kebijakan anti-imigran pada tahun 2015 hingga 2018 terdapat beberapa tindakan yang berdampak buruk bagi imigran di perbatasan HongariaSerbia dengan tidak adanya akses kesehatan, makanan, melakukan penahanan serta pemukulan didalam penahanan membuat imigran kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya dan bertahan hidup di perbatasan. Implementasi tersebut masuk kedalam bentuk kekerasan struktural yang mana kekerasan muncul karena tidak adanya keadilan, ketidaksetaraan, tidak ada ruang gerak bagi korban dari struktur yang terbentuk.en_US
dc.publisherUniversitas Islam Indonesiaen_US
dc.subjectKrisis Pengungsien_US
dc.subjectImigranen_US
dc.subjectKekerasan Strukturalen_US
dc.subjectViktor Orbanen_US
dc.subjectHongaria, CEASen_US
dc.titleAnalisis Kekerasan Struktural Pada Kebijakan Anti- Imigran Era Pemerintahan Viktor Orban Di Hongaria Tahun 2015-2018en_US
dc.Identifier.NIM17323005


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record