BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT (Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Pada Tahun 2015-2020)
Abstract
Pengelolaan keuangan merupakan tonggak utama berlangsungnya kegiatan
pemerintah daerah. Dengan pengelolaan keuangan yang baik maka urusan
pemerintahan dapat terlaksana serta tujuan pemerintah daerah dapat tercapai. Salah
satu penilaian terhadap bagaimana pengelolaan keuangan terjadi dapat dilihat dari
kinerja keuangan yang dicapai oleh pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini
yaitu untuk melihat signifikansi pengaruh dari pendapatan asli daerah, belanja
modal, dan ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah, khususnya
yang terjadi di Kota Bukittinggi pada tahun 2015-2020. Penelitian ini menggunakan
metode kuantitatif dengan mengolah data sekunder yang didapatkan dari laporan
keuangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2015-2020. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik purposive
sampling. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel pendapatan asli
daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan
untuk variabel belanja modal dan ukuran pemerintah berpengaruh negatif atau tidak
ditemukan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota
Bukittinggi.
Collections
- Akuntansi [4399]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pada Seluruh Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 - 2014)
Yomara, Rozaq (Universitas Islam Indonesia, 2017-08-18)The purpose of this study was to measure the contribution of regional tax and Retribution Income income original area between Cities in Yogyakarta special region and see the level of achievement of the realization of tax ... -
IMPLEMENTASI URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2008 BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN (SUB BIDANG OTONOMI DAERAH)
BAYU MAHENDRA, 12912076 (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2014-11-07)Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi dimana pengertian otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Kebebasan dan kemandirian dalam hal ... -
Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi pada Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 - 2014)
Yomara, Rozaq (Universitas Islam Indonesia, 2016)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta serta melihat tingkat pencapaian realisasi ...