Penegakan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

Abstract

Studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya. Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Dinas Pengelolaan Pasar dan dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta dengan menggunakan jenis penelitian yuridis-sosiologis yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan sesuatu hal seperti adanya. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Sumber data primer itu diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang terkait, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literature-literatur yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisi data yang digunakan adalah teknik kualitatif yang meliputi tahap reduksi data, sajian data dan kesimpulan. Dari penelitian tang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Penegakan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja sudah berjalan baik sesuai norma administrasi negara. Hal ini dikarenakan dilakukan penegakan peraturan secara preventif dan represif. Dalam penegakan Peraturan Daerah ini Dinas Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja menemui beberapa hambatan yang menyebabkan penegakan peraturan menjadi kurang optimal. Hambatan tersebut berasal dari dalam Pemerintah Kota Surakarta sendiri dan hambatan yang berasal dari luar. Untuk menangani hambatan itu maka diupayakan memaksimalkan instrumen dan personil yang ada dan memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum. Dari hasil penelitian yang telah didapat tersebut dapat diketahui bahwa penegakan peraturan daerah ini masih meninggalkan beberapa masalah. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya penambahan sarana dan prasarana personil Dinas Pengelolaan Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja.