Urgensi Pasal 16 dan 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia

Abstract

Penelitian ini berjudul “Urgensi Pasal 16 dan 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia”. Studi ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pasal 16 dan 18 UU No. 13 Tahun 2012 khususnya larangan Gubernur dan akil Gubernur dalam menjadi anggota perusahaan dan politik, apakah larangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang NRI 1945. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Mengapa Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dilarang turut serta dalam perusahaan dan berpartai politik menurut UU No. 13 Tahun 2012?; Apakah Larangan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur sebgaimana ditentukan dalam Pasal 16 dan Pasal 18 UU No. 13 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945?. Metode pendekatan penelitian bersifat normatif dan historis. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka yang berhubungan dengan penelitian dan mengkorelasikan data yang berhubungan dengan tema mengenai sejarah yang terkait keberadaan keistimewaan Yogyakarta. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa negara menjamin adanya hak Istimewa di Yogyakarta dengan mengundang-undangkan UU No. 13 Tahun 2012, namun ada polemik dalam UU tersebut karena ada pasal yang seakan-akan adanya diskriminasi terhadap Gubernur dan akil Gubernur DIY khususnya tentang larangan turut serta dalam perusahaan dan berpolitik karena ini merupakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 pasal 28 khusunya mengenai hak bekerja dan beserikat. Tapi karena adanya kekhususan dalam DIY maka ada peraturan-peraturan tertentu dalam Pemerintahan DIY yang tidak ada dalam peraturan daerah lain termasuk adanya peraturan mengenai larangan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur yang terdapat dalam Pasal 16 dan Pasal 18.