Tinjauan Yuridis Penetapan Harga Bidang Tanah Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Yang Ditetapkan Oleh Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang

Abstract

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penetapan harga bidang tanah dan/atau bangunan dalam transaksi jual beli tanah yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah pertama apa saja tugas dan wewenang yang menjadi tanggungjawab Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang serta dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan harga tanah ? dan kedua bagaimana tindakan PPAT terhadap harga bidang tanah dalam jual beli yang harus mendapatkan validasi dari Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang ? Jenis penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan dianalisa menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instansi-instansi yang berhubungan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan yaitu Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Singkawang telah melanggar, asas kebebasan berkontrak, asas personalitas dan asas nemo plus yuris. Instansi-instansi tersebut telah melanggar asas karena menetapkan harga tanah dan/atau bangunan yang akan menjadi obyek transaksi antara penjual dan pembeli, padahal mereka bukan pihak yang menjadi subyek transaksi. PPAT selaku pihak yang membuat akta peralihan hak merasa proses validasi yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang terlalu lama sehingga berakibat pada proses peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan menjadi tidak singkat.