ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Sebuah Prespektif Hukum Responsif)

Abstract

Covid-19 sebagai pandemi Global membawa implikasi terhadap kebijakan pemerintah dalam membuat kebijakan dalam kerangka hukum untuk dapat mengatasi kondisi kedaruratan tersebut. Kebijakan penanganan Covid-19 di dalam kerangka Negara Kesatuan Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah, termasuk pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki tanggungjawab dalam merespon penanganan Covid-19. Penelitian ini berfokus pada dua hal, pertama bagaimana arah kebijakan penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta? Kedua, bagaiama evaluasi kebijakan penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta di tinjau di Hukum Responsif? Yang dianalisis dengan metode penelitian secara yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang kemudian di uraikan secara diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa arah kebijakan penanganan Covid-19 di DIY, dapat dikatakan telah sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, meskipun dalam implementasinya DIY memiliki lokalitas dalam penanganan Covid-19 sesuai dengan wilayah, pemerintahan, dan budaya masyarakatnya. Disisi lain, responsifitas pemerintahan daerah tercermin dalam pembentukan kebijakan, yakni sebagai aktor politik sekaligus aktor hukum. Responsifitas kebijakan penanganan Covid-19 ini juga selaras dengan karakter hukum responsif yang berkarakter terbuka dan adaptif, dengan tetap memberhatikan hal-hal yang dianggap kuat sembari melakukan langkah korektif untuk melakukan perbaikan sistem maupun penyelesaian masalah yang sedang dihadapi.