| dc.description.abstract | Kebakaran hutan di Provinsi Riau terjadi setiap tahunnya dan menyebabkan masyarakat mengalami gangguan kesehatan dan kematian akibat dari kabut asap yang timbul dari kebakaran hutan tersebut. Korban dari bencana asap baik yang sakit maupun meninggal dunia mayoritas adalah anak-anak, tidak hanya menyangkut soal kesehatan saja, pendidikan juga terhenti akibat dari kabut asap tersebut. Indonesia adalah Negara hukum, dimana masyarakat mempunyai hak yang mana negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat tersebut. Berangkat dari hal tersebut, muncul pertanyaan yang menjadi fokus penelitian ini pertama, bagaimana praktik pemenuhan hak anak korban bencana asap atas kesehatan di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau? Kedua, Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memenuhi hak anak korban bencana asap atas kesehatan?. Penelitian ini adalah penelitian empiris atau non doktrinal. Data yang diperoleh dari wawancara, penelitian buku-buku, peraturan-peraturan, menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia karena tidak mampu memenuhi dan melindungi hak anak korban bencana asap atas kesehatannya. Sedangkan untuk penghormatan Hak Asasi Manusia negara telah melakukannya.kegagalan pemerintah ini dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi pemerintah, seperti kurangnya ISPU, kurangnya dana dari pemerintah serta kurangnya tenaga ahli. | en_US |
