Show simple item record

dc.contributor.advisorDr. Suparman Marzuki, SH, M.Si.
dc.contributor.authorMuhammad Alfikri
dc.date.accessioned2021-09-28T06:14:41Z
dc.date.available2021-09-28T06:14:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://dspace.uii.ac.id/andle/123456789/32800
dc.description.abstractHak atas air bersih merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia. Air merupakan kebutuhan dasar manusia, tanpa air manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Oleh karena hak atas air merupakan bagian dari hak asasi manusia maka peran dan tanggung jawab terhadap pemenuhannya dibebankan kepada Negara. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai Tanggung jawab Negara terhadap pemenuhan hak atas air di Kabupaten Gunungkidul dalam perspektif hak asasi manusia dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas air bersih tersebut serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan meneliti dan memproleh data primer secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara melakukan observasi sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data primer yaitu melakukan wawancara kepada instansi terkait sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder diproleh dari studi pustaka beberapa literatur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya data diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pemenuhan hak atas air bersih oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul setidaknya harus memenuhi 3 Unsur yaitu mengenai persediaan/supply, kualitas dan aksesbilitas. Dalam pelaksanaanya pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul mengalami berbagai hambatan-hambatan seperti permasalahan anggaran/budgeting, sumber daya manusia, teknologi, dan akses jalan yang sulit sehingga pemenuhan hak atas air bersih oleh pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul tidak dapat dilakukan dengan optimal. Hambatan-hambatan tersebut tentu akan menjadi masalah mengingat pemenuhan terhadap hak asasi manusia tidak dapat ditunda pelaksanaannya. Kata kunci : hak atas air bersihen_US
dc.publisherUniversitas Islam Indonesiaen_US
dc.subjecthak atas air bersihen_US
dc.titleTanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Di Kabupaten Gunungkidul Dalam Perspektif Hak Asasi Manusiaen_US
dc.Identifier.NIM12410304


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record