| dc.description.abstract | Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif kedudukan dan peran sekretariat dewan dalam menunjang kinerja DPRD provinsi Lampung. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana kedudukan sekretariat DPRD dalam sistem pemerintahan daerah menurut UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ?; dan Bagaimana peran sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD provinsi lampung tahun anggaran 2015?. Penelitian ini termasuk penelitian tipologi penelitian hukum empiris. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan narasumber yang menjadi subyek penelitian, yaitu para anggota DPRD Lampung,dan sekretariat dewan. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada di masyarakat. Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana sumber data yang berupa bahan hukum tersebut dikumpulkan dan disusun secara sistematis untuk di analisis kemudian menafsirkannya dan penarikan kesimpulan. Hasil studi ini menunjukan bahwa Kedudukan Sekretariat DPRD yang berada dibawah naungan pemerintah Daerah terutama dibawah binaan Sekretaris Daerah bertanggungjawab secara administratif kepada Kepala Daerah/Gubernur melalui sekretaris Daerah, akan tetapi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban oprasioanal Sekretaris DPRD bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peran Sekretariat DPRD sebagai fasilitator bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung semakin terlihat nyata dalam bentuk fasilitas terhadap kunjungan-kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ke daerah-daerah lain. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk perbandingan produk-produk DPRD dan juga kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. Pada tahun anggaran 2015, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung telah melakukan tugasnya dengan baik untuk memfasilitasi anggota Dewan Provinsi Lampung ke berbagai daerah untuk melakukan kunjungan kerja, reses maupun kegiatan lainnya yang telah di agendakan. Bentuk pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Provinsi Lampung untuk menunjang dan memfasilitasi anggota dewan dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung. Selama tahun anggaran 2015, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung telah memfasilitasi pembentukan produk-produk hukum dan juga kebijakan baru untuk wilayah Provinsi Lampung. Produk hukum dan kebijakan baru yang telah dihasilkan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung merupakan hasil dari kesepakatan bersama untuk kepentingan masyarakat Provinsi Lampung.
Kata- kata kunci : Peran dan Kedudukan, Kinerja Sekretariat DPRD | en_US |
