Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Di Desa Cupang, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon (Menurut Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa)

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif peranan badan permusyawaratan desa dalam mengawasi pemerintah di Desa Cupang, Cirebon. Rumusan masalah yang akan diajukan yaitu : Bagaimana peranan badan permusyawaratan desa dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah di desa Cupang, Cirebon?; Apakah faktor penghambat badan permusyawarakatn desa dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa Cupang, Cirebon?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka, penyebaran angket/kuesioner kepada badan permusyawaratan desa dan tokoh masyarakat serta menggunakan wawancara kepada tokoh masyarakat dan kepala desa. Data penelitian dikumpulkan dengan angket/kuesioner diolah dengan bantuan program statistik deskriptif dan hasilnya disajikan dalm bentuk tabel distribusi frekuensi. Analisis dilakukan dengan menggunakan perundang – undangan dipadukan dengan pendekatan sosiologis. Hasil studi ini menunjukan bahwa badan permusyawaratan desa di Desa Cupang belum berperan secara optimal dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa, tidak rutin melakukan pengawasan secara langsung ke dalam masyarakat dengan melihat pembangunan / kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa, kurangnya pantauan secara rutin mengenai arus kas masuk dan keluar dana desa yang merupakan bagian dari pengawasan kepada pemerintah desa serta belum rutin mengenai kegiatan musyawarah dengan pemerintah desa; Faktor penghambat yang begitu komplek yang dimulai dari keadaan internal itu sendiri. Selain itu faktor yang lebih krusial dan penting untuk di benahi yaitu koordinasi antara badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa yang kurang baik dan tidak adanya keharmonisan diantara keduanya. Penelitian ini merekomendasikan adanya perbaikan hubungan anatara badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa, melakukan peranan badan permusyawaratan desa secara optimal dan melakukan pembenahan baik kondisi internal maupun eksternal. Kata Kunci : badan permusyawaratan desa, pemerintah desa