Pemberian Dana APBD Bagi Klub Sepak Bola PSS Sleman Ditinjau Dari Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstract

Penelitian ini berjudul Pemberian Dana APBD Bagi Klub Sepak Bola PSS Sleman Ditinjau Dari Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa ada suatu indikasi pelanggaran aturan dalam pemberian dana APBD Kabupaten Sleman kepada Klub Sepak Bola PSS Sleman. Permasalahan utama yang ingin di jawab melalui penelitian ini adalah, Apakah pemberian dana APBD tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta pertimbangan hukum apa yang dipakai dalam pemberian dana APBD tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang disebut juga dengan istilah Pendekatan undang-undang (tatute approach), uang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkitan dengan obyek penelitian untuk mencari tahu ratio legis dan ontologisnya sebuah undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemberian dana tersebut tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan menurut peraturan perundangan berupa Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Undang-Undang No 3 Tahun 2005 Tentang sistem Keolahragaan Nasional merupakan salah satu pertimbangan dan dijadikan alasan untuk mengucurkan dana APBD kepada Klub Sepak Bola, hal ini sesuai dengan pasal 69 ayat (2) yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui APBN dan APBD.