| dc.description.abstract | Karya tulis ini berjudul DEMOKRATISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; STUDI TERHADAP PENERAPAN KONSEP GOOD FINANCIAL GOVERNANCE DI KABUPATEN SUKAMARA. Karya tulis ini dilatarbelakangi oleh perkembangan yang dialami pemerintah terkait dengan penerapan sistem desentralisasi yang melahirkan otonomi bagi daerah-daerah. Sementara itu, persiapan yang terlihat di daerah-daerah terbukti masih jauh dari kesempurnaan, terutama dalam mengelola keuangan. Akibatnya, banyak terjadi kesalahan dalam kerangka pengelolaan keuangan yang dibenarkan aturan Perundang-Undangan. Selain itu, penyimpangan terhadap keuangan daerah termasuk menjadi pertimbangan yang utama. Adapun memfokuskan penelitian ini di Kabupaten Sukamara Propinsi Kalimantan Tengah, karena di satu sisi daerah ini memiliki potensi Sumber Daya Alam yang sangat menjanjikan, namun karena daerah ini baru mekar menjadi sebuah Kabupaten, maka potensi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya perlu ditinjau untuk kemudian menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan pengelolaan keuangan di daerah tersebut.
Permasalahan utama yang ingin dijawab dalam karya tulis ini ada tiga: pertama, Bagaimana konsep good financial governance (GFG) dalam pengelolaan keuangan daerah pasca bergulirnya penerapan Otonomi Daerah? Kedua, Apakah pengelolaan keuangan (APBD) di kabupaten Sukamara sudah sesuai dengan konsep good financial governance? Dan ketiga, Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pemerintah Kabupaten Sukamara dalam pengelolaan keuangan tersebut?
Penulisan karya ini dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis-normatif dan sosiologi pengetahuan. Sedangkan analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu dengan langkah menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan kemudian dianalisis dan disimpulkan.
Hasil dari karya tulis ini menunjukkan, pertama, bahwa konsep mengenai pengelolaan keuangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, masih terbilang efektif dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dengan baik. Namun, memperhatikan perkembangan jaman yang begitu cepat saat ini, menuntut keaktifan para pakar dan para legislator dalam menelorkan konsep yang lebih konstruktif dan memformalkannya dalam bentuk aturan Perundang-Undangan yang resmi. Kedua, bahwa secara konseptual, pengelolaan keuangan di Kabupaten Sukamara Propinsi Kalimantan Tengah telah sesuai dengan konsep good financial governance sebagaimana dirumuskan secara umum oleh Peraturan Perundang-Undangan. Namun dalam dataran implementasi konsep tersebut masih mengalami banyak kendala dan penyimpangan. Ketiga, Ada dua faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan konsep pengelolaan keuangan yang baik (good financial governance) di daerah tersebut, yaitu: pertama: dalam hal formalisasi, belum ada aturan yang jelas (konkrit) untuk mewujudkan (memformalkan) konsep GFG yang telah ada ke dalam sebuah Peraturan Daerah. Kedua: dalam hal teknisnya, Pemerintah Daerah kabupaten Sukamara belum memiliki pengalaman yang cukup untuk melaksanakan konsep GFG, sehingga besarnya tingkat potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki daerah tersebut tidak diimbangi dengan kompetensi Sumber Daya Manusia yang baik
Kata kunci: Good Financial Governance, Pengelolaan Keuangan Daerah | en_US |
