| dc.description.abstract | Penelitian ini akan berisi analisa dan pembahasan untuk menentukan Anak yang melakukan pelanggaran pidana Pasal 281 UU LLAJ dijatuhi pidana dalam aturan UU LLAJ atau UU SPPA. Dengan menggunakan asas lex specialis sistematis apakah menjadi parameter yang tepat untuk menentukan penerapan UU yang tepat diantara keduanya. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, Sumber data penelitian berasal dari UU LLAJ, UU SPPA, buku-buku, jurnal ilmiah, dan sumber data lainnya yang didapat melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. Pasal 281 UU LLAJ mengatur terkait pelanggaran pengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dengan pengaturan ancaman pidananya secara alternatif, pidana kurungan atau pidana denda. Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU SPPA, tidak menghendaki adanya pidana denda dan pidana kurungan. UU LLAJ dan UU SPPA keduanya merupakan hukum pidana khusus, sehingga dapat digunakan asas lex specialis sistematis untuk menentukan UU khusus yang lebih khusus diantara keduanya. Berdasarkan asas lex specialis sistematis, UU LLAJ dengan UU SPPA tidak dapat diperbandingkan karena objek pengaturannya yang berbeda, sehingga meskipun kedua UU tersebut merupakan hukum pidana khusus, akan tetapi lex specialis sistematis tidak menjadi parameter yang tepat bagi pertentangan pengaturan sanksi pidana kedua UU tersebut dalam hal pelanggaran Pasal 281 UU LLAJ yang dilakukan oleh Anak.
Kata kunci: anak, lex specialis sistematis, pelanggaran, hukum pidana khusus, sanksi pidana | en_US |
