Telaah Sosiologis Terhadap Fenomena Cerai Di Luar Pengadilan Agama (Studi Pada Masyarakat Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur Ntb)

Abstract

Praktik perceraian di masyarakat Suralaga rata-rata dilakukan di luar pengadilan yang diakomodasi oleh hukum Adat masyarakat Suralaga. Dalam praktik kehidupan masyarakat Suralaga bahwa hukum adat memiliki peran yang dominan. Dalam hukum keluarga seperti hukum adat pembagian warisan, Adat perkawianan dan tidak terkecuali dalam hukum Adat perceraian. Sedangkan kalau dalam UU yang mengatur terkait perceraian bahwa subtansi keseluruhan aturan tersebut menyatakan sahnya perceraian harus dilakukan di depan persidangan atau pengadilan Agama. Dalam penelitian adapun fokus penelitian yang dibahas penyusun adalah pertama mengapa cerai di luar pengadilan Agama masih dipertahankan oleh masyarakat kecamatan Suralaga, kemudian fokus penelitian kedua bagaimana dampak cerai di luar pengadilan Agama pada masyarakat kecamatan Suralaga. Penelitian ini menggunakn metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis dikaji dari sosio-legal. Untuk mengumpulkan data penulis menggunaka random sampling di mana penulis memilih sekelompok masyarakat tertentu di Suralaga dan informan yang kompatibel sehingga dapat mengakomodir keseluruhan karakter yang ada di lapangan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya praktik perceraian di luar pengadilan Agama pada masyarakat muslim Suralaga disebabkan pertama, struktur masyarakat adat yang sudah mapan yang mampu menyelesaikan perkara hukum keluarga. Kedua, undang-undang perkawinan yang mengharuskan cerai di pengadilan difahami tidak lebih hanya sebatas untuk kelengkapan dokumendokumen administrasi. Ketiga, faham keagamaan masyarakat Suralaga memahami

teks-teks

kegamaan dalam masalah perceraian masih tekstual. Adapun dampakdampak perceraian di luar pengadilan Agama bagi masyarakat suralaga pertama,

banyak

praktik perkawinan di bawah tangan. Kedua, validitas ganda status perceraian dilihat dari undang-undang perceraian dan hukum adat perceraian masyarakat Suralaga. ketiga, konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat sebagaik akibat dari oknum masyarakat yang menjadikan UU sebagai tameng untuk melindungi kepentingannya. Keempat, ketidakpastian iddah