Search
Now showing items 1-1 of 1
“IMPLIKASI YURIDIS PASAL 158 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TERHADAP PENGAJUAN PERMOHONAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH:”
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-19)
Salah satu syarat mutlak agar permohonan perkara perselisihan hasil pemilu (PHP) dapat diterima adalah ambang batas yang diatur pada pasal 158 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, yang mana setelah diterbitkannya ...