Analisis Kebijakan Pengampunan Pajak, Pengetahuan Pajak dan Penghargaan terhadap Persepsi Penerimaan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UKM Di Kota Pontianak)

Abstract

Pada penelitian kali ini, dilakukan studi tentang faktor yang mempengaruhi Persepsi Penerimaan Pajak pada UMKM Kota Pontianak Kalimantan Barat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan pengampunan pajak, Pengetahuan Pajak dan penghargaan terhadap persepsi penerimaan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM di kecamatan kota Pontianak yang sedang mengikuti program Tax avoidance yang berjumlah 125 UMKM. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif dengan jumlah sampel sebanyak 60 UMKM. Metoda pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan kuesioner. Hipotesis yang diajukan, diuji secara statistik dengan menggunakan teknik Analisis Regresi Linier Berganda Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Kebijakan pengampunan pajak berpengaruh signifkan positif terhadap persepsi penerimaan pajak UMKM di Pontianak, 2) Pengetahuan Pajak berpengaruh signifkan positif terhadap persepsi penerimaan pajak UMKM di Pontianak dan 3) Penghargaan berpengaruh signifkan positif terhadap persepsi penerimaan pajak UMKM di Pontianak. Hal ini berarti semakin baik Tax Amnesty, pengetahuan pajak, dan penghargaan maka persepsi penerimaan pajak juga semakin meningkat. Implikasi dari penelitian bagi pemerintah agar ditingkatkan pemahaman masyarakat tentang perpajakan, baik melalui petugas pajak, iklan masyarakat, maupun media sosial, diadakan program penghargaan bagi wajib pajak yang patuh maupun wajib pajak yang menunggak. Implikasi bagi penelitian selanjutnya agar penelitian kedepan lingkup wajib pajak UMKM di Pontianak dan dapat mempertimbangkan untuk menambah faktor lain yang dapat mempengaruhi persepsi penerimaan pajak, misalnnya kebijakan faktor makro ekonomi, perubahan Undang-undang perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak, bantuan dari konsultan pajak, dan lain – lain.