PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, UKURAN LEGISLATIF, TINGKAT PENYIMPANGAN DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA (Studi Empiris pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun 2016-2018)

Abstract

enelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa pengaruh indeks pembangunan manusia, ukuran legislatif, tingkat penyimpangan, dan tingkat ketergantungan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia selama tahun 2016-2018. Peraturan pemerintah No 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa pengguna laporan keuangan yaitu masyarakat; para wakil rakyat; lembaga pengawas; serta pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, peneliti menggunakan variabel indeks pembangunan manusia untuk mewakili masyarakat, variabel ukuran legislatif untuk mewakili para wakil rakyat, variabel tingkat penyimpangan untuk mewakili lembaga pengawas, dan variabel tingkat ketergantungan untuk mewakili pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia (IPM) pada suatu provinsi sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah provinsi tersebut. Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa kualitas manusia sangat berpengaruh dan cenderung mendorong pemerintah provinsi untuk bekerja lebih baik lagi khususnya dalam pengungkapan laporan keuangan.