| dc.description.abstract | Kasus kepailitan PT Aliga Internasional Pratama menjadi bukti adanya dualisme kedudukan sita pidana atas sita umum dalam harta pailit. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT. Aliga International Pratama secara hukum telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Bahwa terhitung sejak tanggal putusan pailit tersebut, maka terhadap seluruh harta kekayaan PT. Aliga dalam keadaan sita umum, serta kewenangan menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaannya berada dalam pada Tim Kurator. Akan tetapi, terhadap 2 bangunan yang merupakan harta pailit, yaitu bangunan The Aliga Hotel dan bangunan pabrik/kantor, telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Bareskrim Polri. Hal ini menyebakan tim kurator menempuh upaya hukum hingga kasasi untuk melawan sita yang telah dilakukan terlebih dahulu. Permasalahan hukum yang perlu mendapat perhatian dari kasus ini adalah mengenai ketidakjelasan bagaimana sebenarnya sita pidana atas sita umum dalam harta pailit.
Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Metode analisis data dilakukan secara deskriprif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianailis secara kualitatif. Cara pengumpulan data adalah dengan cara wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dianalisis dengan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian dikaitkan dengan ajaran kepentingan hukum publik Pasal 39 ayat (2) KUHAP lebih diutamakan daripada hukum privat Pasal 31 ayat (2) UUK, secara yuridis mengandung makna bahwa ruang lingkup semua penyitaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK tersebut hanya mencakup dalam ranah perdata. Kemudian Putusan hakim telah tepat dan memenuhi unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan adalah Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena terdapat banyak kelemahan-kelemahan pada Undang-Undang tersebut. Kepada Kurator, Penyidik, dan Penuntut Umum agar saling menepiskan ego sektoral dalam melakukan penegakan hukum dalam kaitan dengan penyitaan pidana dalam harta pailit. Selain itu, Hakim harus sungguh-sungguh dalam menentukan status kepemilikan barang sitaan. | en_US |
