| dc.description.abstract | Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat Pulau Tokoli di Kabupaten Lingga terhadap kegiatan pertambangan yang terjadi di Pulau Tokoli. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Pulau Tokoli terhadap kegiatan Pertambangan?; dan Bagaimana Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap kegiatan Pertambangan di Pulau Tokoli?. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif dengan melakukan penelitian berdasarkan undang-undang yang disesuaikan dengan pengalaman yang terjadi di dalam masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif yang berlaku. Penelitian ini juga disebut penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi Dokumen/Pustaka dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini, kemudian diolah dan dianalisa dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis masyarakat. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa pulau Tokoli yang merupakan wilayah pesisir dan pulau kecil memiliki suatu perlindungan hukum khusus didalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun sayangnya, aturan ini tidak dijadikan acuan pemerintah didalam mengelola sumber daya yang terdapat di Pulau Tokoli, dengan memiliki Biji Besi Pulau Tokoli ditambang oleh perusahaan yang memiliki izin dari pemerintah. Secara umum sendiri adanya pertambangan akan mengakibatkan kerugian baik secara lingkungan maupun bagi masyarakat yang bertempat tinggal disekitar wilayah pertambangan. Dalam hal ini hak masyarkat Pulau Tokoli telah dilanggar, seperti hak untuk hidup, hak aman dan nyaman, dan hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya identifikasi wilayah yang berada dikabupaten Lingga, agar Pemerintah bisa menentukan suatu kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat untuk mencapai cita-cita Negara yang sejahtera dan makmur | en_US |
