Komunikasi Krisis Pemerintahan (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Pasca Kasus Suap Annas Maamun Tahun 2014)

Abstract

Gayatri Mistar. Krisis Komunikasi Pemerintahan (Studi Deskriptif Kualitatif pada Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Pasca Kasus Suap Annas Maamun Tahun 2014). Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi. Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Universitas Islam Indonesia. 2017. Annas Maamun merupakan Gubernur Riau terpilih dengan periode kepemimpinan yakni tahun 2014-2019. Annas Maamun menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Gubernur Riau terhitung dari tanggal 19 Februari 2014. Namun, pada tanggal 25 September 2014 Annas Maamun tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima suap untuk pengajuan revisi alih fungsi hutan di Kuantan Singingi, Riau senilai Rp. 2 Miliar. Annas Maamun kemudian didakwa dengan hukuman pidana enam tahun penjara. Hingga mengakibatkan Pemerintah Provinsi Riau mengalami krisis. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan tindakan komunikasi krisis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui peran Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang teridentifikasi dalam pelaksanaan tindakan komunikasi krisis tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dan mendeskripsikan hasil data penelitian secara lengkap. Hasil penelitian yang berhasil ditemukan ialah dilakukan beberapa tindakan komunikasi krisis untuk menangani krisis pemerintahan. Adapun tindakan komunikasi krisis yang dilakukan meliputi penetapan pengelola komunikasi krisis, menjalin hubungan dengan media massa, melakukan pengumpulan berbagai fakta, mengadakan konferensi pers, melaksanakan komunikasi reputasi melalui publikasi-publikasi positif di website resmi biro, menetapkan Kepala Biro sebagai juru bicara pemerintahan, dan menyediakan berbagai saluran komunikasi. Selain itu, terdapat faktor-faktor pendukung pelaksanaan komunikasi krisis. Di antaranya ialah penggunaan sistem one gate communication, menyediakan saluran tatap muka langsung berupa ruang khusus wartawan, strategi pesan yang disampaikan yakni rebuilding yang memperlihatkan keprihatinan, dan saluran media massa disediakan maksimal. Sedangkan, beberapa faktor penghambat yang teridentifikasi ialah tidak memiliki crisis plan, posisi humas pada saat tahap awal krisis menutup diri, waktu respons krisis tidak segera, tim pengelola komunikasi krisis tidak terstruktur, saluran komunikasi online tidak digunakan maksimal, dan hadirnya juru bicara pihak eksternal.