| dc.description.abstract | Penelitian ini berjudul Pergeseran Kuasa Pertambangan ke Perizinan (Studi Komparatif Antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Permasalahan yang berusaha dijawab dalam penelitian ini yaitu; Pertama, apa latar belakang yang menyebabkan terjadinya pergeseran Kuasa Pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ke Perizinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua, apa implikasi hukum yang timbul dari perubahan tersebut. Objek kajian dalam penelitian ini ialah studi komparatif terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif serta menggunakan pendekatan undang-undang, perbandingan, dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa, Pertama, terjadinya perubahan perundang-undangan ini akibat; a) peran dan peluang sektor pertambangan mineral dan batubara bagi pembangunan nasional, b) pekembangan dinamika politik, ekonomi, dan lingkungan hidup, dan c) upaya pemerintah merumuskan format pemberian legalitas izin pertambangan yang ideal. Kedua, implikasi hukum dari perubahan itu ialah; a) ketidakpastian status hukum kuasa pertambangan yang masih berlaku sejak disahkannya undang-undang pertambangan yang baru, b) kontradiktif Pasal 169 huruf a dan b, c) keharusan divestasi saham, d) kewenangan pemberian izin, dan e) dampak perubahan sistem kuasa pertambangan menjadi izin baik itu dari segi; subjek pemberi, hubungan hukum, penerapan hukum, hingga penyelesaian sengketa. | en_US |
