| dc.description.abstract | Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi tanggung jawab sosial perusahaan pada PDAM terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga untuk mengetahui apa apkibat hukum apabila pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada .Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan melakukan pengumpulan data melalui proses wawancara dengan pihak perusahaan serta pihak lain yang terkait dengan permasalahan ini serta memperhatikan literatur pendukung. Analisis di lakukan secara deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil dari penelitian dan data-data yang diperoleh, maka diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Implementasi tanngung jawab sosial perusahaan PDAM Kabupaten Klaten secara umum telah dilaksanakan bersadarkan ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.namun masih terdapat kelemahan dan kekerungan dalam implementasinya yaitu, tidak terdapatnya program dan kegiatan pengembangan masyarakat di wilayah sekitar perusahaan beroperasi, dan hanya sebagian program saja yang dilaksanakan oleh direksi perusahaan. (2) Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan PDAM secara keseluruhan telah memberikan pengaruh positif bagi masyarakat, baik masyarakat sekitar daerah perusahaan beroperasi maupun masyarakat Kabupaten Klaten secara umum. Namun akibat dai terdapatnya program yang tidak berjalan dengan semestinya mengakibatkan tidak terpenuhinya sebagian hak masyarakat yang hal ini berakibat tidak terjadinya proses pengembangan masyarakat. Selain itu dampak lain yang terjadi adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan yang berakibat turunnya citra perusahaan dimata masyarakat. Perusahaan juga dinilai belum mampu menyentuh persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat serta belum terlihatnya kontribusi yang lebih dari perusahaan dalam hal kesejahteraan masyarakat. | en_US |
