• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH PABRIK TEKSTIL DI DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

    Thumbnail
    View/Open
    16410082 Meutia Riza Dearatri.pdf (2.602Mb)
    Date
    2020
    Author
    Meutia Riza Dearatri
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup yang berwenang terhadap pencemaran limbah pabrik tekstil di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran limbah pabrik tesktil di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul berdasarkan peraturan tentang lingkungan hidup yang terkait? dan Faktor-faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum terhadap pencemaran limbah pabrik tekstil di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan melakukan wawancara kepada Dinas Lingkungan Hidup yang terkait. Analisis dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dipadukan dengan analisis kualitatif dengan metode analisis data deskriptif analitis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang terkait masih terdapat adanya kelemahan, kelemahan itu seperti kegiatan pengawasan yang belum dilakukan secara optimal meskipun sudah adanya pelaporan limbah dari pihak yang terkait tetapi masih terjadinya pencemaran, kurangnya anggota atau personil di bidang pengawasan yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan lingkungan di lapangan serta masih adanya pelaku usaha dan/atau pelaku industri yang belum memiliki izin menjalankan kegiatannya maupun dalam pembuangan limbahnya. Dalam penjatuhan sanksi terhadap pihak yang terkait yang melakukan pelanggaran yang cukup serius sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku berupa paksaan pemerintah serta melakukan pembinaan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/123456789/26856
    Collections
    • Law [3375]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV