| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas tanah adat berdasarkan hukum adat masyarakat sentani apakah sudah sesuai dengan Undang-undang dan bagaimana peran Notaris PPAT dalam pelaksanaan pelepasan adat.
Permasalahan yang ingin dijawab dalam skripsi ini adalah pertama, apakah pelaksanaan jual beli hak atas tanah pada masyarakat adat sentani telah sesuai dengan undang-undang; kedua, bagaimana peran jabatan Notaris PPAT dalam proses peralihan dan pelepasan adat pada masyarakat adat sentani. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif Empiris, menggunakan pendekatan perundang- undangan dimana peneliti menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan penelitian ini yang mengkaju aspek yuridis sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menggunakan pendekatan konseptual yaitu memunculkan objek-objek dari sudut pandang pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan, dan doktirn yang sudah ada, dan kemudian memunculkan gagasan baru.
Hasil dari penelitian ini adalah pertama, Praktek proses jual beli hak atas tanah adat pada masyarakat sentani belum sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan PMNA 3 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan dari PP 24 tahun 1997 yang mana peraturan pemerintah tersebut mewajibkan pelaksanaan jual beli tanah harus menggunakan akta otentik yang dibuat oleh PPAT; kedua, Notaris PPAT menjadi sarana untuk berkonsultasi antara penjual yang merupakan masyarakat adat dan pembeli berkaitan dengan pelepasan hak atas tanah adat, hal ini dilakukan agar masyarkat mendapat pemahaman mengenai keabsahan jual beli menurut hukum adat agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. | en_US |
