PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAYAN MEDIS YANG TERLIBAT DALAM MALPRAKTEK PEREDARAN OBAT-OBATAN PISIKROTOPIKA GOLONGAN IV

Abstract

Beberapa tahun belakangan ini dunia kesehatan terutamanya di kalangan pelayan medis diguncang dengan adanya berita malpraktek oknum dokter maupun Apoteker. Yang menjual obat keras tidak sesuai prosedural yang ada seperti trihexypenidyl (THP) dan Tramadol kepada masyarakat awam. Kondisi ini diperparah dengan peredaran obat PCC yang juga termasuk obat keras dan sebenarnya ijin edarnya untuk produk patennya sudah dibatalkan oleh BPOM sejak tahun 2013 oleh oknum ibu rumah tangga di Kendari, Sulawesi Tenggara. PCC adalah obat yang terdiri dari campuran Paracetamol, Caffeine dan Carisoprodol, dibuat dengan tujuan untuk mengobati nyeri punggung, obat sakit jantung, melemaskan otot yang kaku, menghilangkan nyeri hebat, memperbaiki pola tidur pada penderita fibriomyalgia dan mengatasi sakit kepala dan migraine. Hal ini bisa terjadi akibat malpraktek yang dilakukan oleh oknum dokter dan apoteker tertentu untuk mencari keuntungan pribadi dengan menjual resep dan psikotropika golongan IV kepada pasien dengan melanggar SOP yang ada. Penyalahgunaan obat-obatan pada golongan IV terbilang cukup tinggi. Beberapa diantaranya bahkan bisa dengan mudah ditemukan dan sering dikonsumsi sembarangan. Berangkat dari problematika diatas, maka muncullah beberapa pertanyaan yaitu: Bagimana Pertanggungjawaban pidana terhadap pelayan medis yang terlibat dalam malpraktek peredaraan obat-obatan pisikotropika berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika? Apa saja Standar operasional (SOP) bagi pelayan medis dalam memberikan resep psikotropika golongan IV? Bagaimana modus operandi malpraktek yang digunakan pelayan medis untuk memberikan resep psikotropika golongan IV kepada pasien?. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif, subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pelayan medis (dokter) dan Polri (Sat Narkoba), pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianlisa melalui analisa deskriptif kualitatif. Hasil analisis adalah bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelayan medis yang terlibat dalam malpraktek peredaraan obat-obatan pisikotropika berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu bisa dikenakan tuntutan berupa pembayaran denda, penjara, dan juga administrasi, dimana dalam konteks malpraktek tersebut adanyakesengajaan yang dilakukan oleh pelayan medis dalam hal ini dokter dan apoteker untuk semata-mata mencari keuntungan pribadi dari pasien dengan meminta sejumlah uang atau menerima sejumlah uang yang diberikan pasien. Adapun standar operasional bagi pelayan medis dalam memberikan resep psikotropika golongan IV telah diatur dalam ketentuan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dimana Psikotropika hanya dapat diserahkan atas dasar resep asli Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan dokter. Kemudian Modus operandi yang biasa dilakukan oleh pelayan medis dalam hal ini adanya kerjasama antara dokter dan apotker yang mana dokter memberikan resep dan apoteker langsung memberika obat-obatan dalam resep tersebut tanpa adanya konfirmasi bahwa pasien tersebut berhak atas obat-obatan psiktropika dalam resep tersebut.