Efisiensi Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Studi Kasus di Jawa Tengah Tahun 1999 dan 2002
Abstract
Dengan diberlakukannya Otonomi daerah berdasar Undang-Undang
No. 22 tahun 1999, maka tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah akan semakin
banyak. Karena berkaitan dengan adanya Otonomi Daerah tersebut masingmasing
Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam mengatur
pemerintahannya, termasuk dalam memperoleh dan mengelola dana untuk
membiayai pengeluaran, juga untuk melaksanakan pembangunannya.
Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam berbagai
bidang diharapkan akan meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah.
Menigkatnya efisiensi sebagai dampak positif dari desentralisasi fiskal didasarkan
pada asumsi bahwa pemerintah daerah dianggap lebih tahu akan kebutuhan dan
kondisi daerahnya sendiri dibandingkan dengan pemerintahan pusat sehingga
diharapkan setiap Rupiah yang dibelanjakan lebih mengena sasaran dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.
Penganggaran di daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal selama ini
kurang berorientasi pada pencapaian kinerja yaitu pencapaian sasaran
pembangunan. Terlebih lagi ketidaksiapan kelembagaan di pemerintah daerah
dalam pelaksanaan otonomi daerah semakin menjauhkan pencapaian-pencapaian
yang seharusnya bisa dicapai melalui otonomi daerah dengan masih maraknya
praktik-praktik korupsi.
Oleh karena itu perlu dikembangkan pengukuran prestasi daerah dalam
mengelola keuangannya yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran pembangunan.
Penelitian ini yang berjudul "Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Di Sektor
Pendidikan Dan Kesehatan: Studi Kasus Di Jawa Tengah Tahun 1999 dan 2002",
diharapkan dapat sebagai acuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan pemerintah di masing-masing daerah.
Untuk mengukur efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan
dan kesehatan di kabupaten/kota Jawa Tengah digunakan alat analisis Data
Envelopment Analysis (DEA) yang mengukur tingkat efisiensi relatif di setiap
Unit Kegiatan Ekonomi (UKE).Hasil yang diperoleh dari perhitungan DEA
tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang menurun. Di tahun 1999 tingkat
efisiensi terbaik pada sektor pendidikan terletak di Kota Salatiga, sedangkan tahun
2002 pencapaian efisiensi terbaik di Kabupaten Boyolali.Di sektor kesehatan
pencapaian efisensi sempurna di Kota Salatiga, sedangkan pada tahun 2002 di
Kota Surakarta.
Collections
- Economics [2152]