Analisis Tingkat Kemandirian Daerah Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Suatu Kajian Empiris di Propinsi Jawa Barat
Abstract
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan
tingkat kemandirian daerah periode sebelum dan sesudah otonomi daerah.
Variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian adalah tingkat
kemampuan pembiayaan diukur dengan rasio antara Penerimaan Asli Daerah
(PAD) terhadap Pengeluaran Rutin (PR), tingkat ketergantungan diukur dengan
rasio antara Bantuan/subsidi terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), dan
tingkat desentralisasi fiskal diukur dengan rasio antara PAD terhadap TPD.
Data yang digunakan adalah data tiga tahun periode sebelum otonomi
daerah yaitu tahun 1998, 1999, 2000 dan tiga tahun setelah otonomi daerah yaitu
tahun 2001, 2002, 2003. Alat analisis yang digunakan adalah uji Paired Sample t
Test.
Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan
variabel tingkat kemandirian daerah berupa tingkat kemampuan pembiayaan dan
tingkat ketergantungan. Nilai rata-rata variabel tersebut menunjukkan periode
sebelum otonomi daerah tinggi secara signifikan dibandingkan sesudah otonomi
daerah. Sedangkan tingkat ketergantungan daerah menunjukkan tidak adanya
perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah otonomi daerah.
Nilai rata-rata tingkat ketergantungan sebelum maupun sesudah otonomi daerah
menunjukkan nilai yang sangat tinggi, ini menunjukkan bahwa otonomi daerah
tidak membawa dampak terhadap tingkat ketergantungan daerah, artinya
bantuan/subsidi dari pemerintah pusat masih nyata.
Kata kunci : Kemandirian daerah
Collections
- Akuntansi [4660]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pada Seluruh Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 - 2014)
Yomara, Rozaq (Universitas Islam Indonesia, 2017-08-18)The purpose of this study was to measure the contribution of regional tax and Retribution Income income original area between Cities in Yogyakarta special region and see the level of achievement of the realization of tax ... -
IMPLEMENTASI URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2008 BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN (SUB BIDANG OTONOMI DAERAH)
BAYU MAHENDRA, 12912076 (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2014-11-07)Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi dimana pengertian otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Kebebasan dan kemandirian dalam hal ... -
Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi pada Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 - 2014)
Yomara, Rozaq (Universitas Islam Indonesia, 2016)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta serta melihat tingkat pencapaian realisasi ...