Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia

Abstract

Studi bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif perlindungan hukum terhadap nasabah baitul mal wa tamwil (BMT) di Indonesia. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah baitul mal wa tamwil (BMT) di Indonesia? Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka terhadap perlindungan hukum nasabah baitul mal wa tamwil. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah baitul mal wa tamwil di Indonesia masih menunjukan kelemahan serta ketidakjelasan. Kelemahan ini dikarenakan belum adanya undang-undang yang mengatur secara khusus tentang BMT serta masih tidak terpusatnya pengaturan terkait BMT yang terdapat pada beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dibuat undang-undang terkait BMT agar perlindungan hukum terhadap nasabah/anggota BMT dapat terlindungi dan status serta kedudukan BMT lebih diakui dalam undang-undang mengingat BMT termasuk lembaga jasa keuangan yang terdekat dengan masyarakat, selain itu meminta kepada OJK agar memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat terkait kegiatan BMT, agar masyarakat memiliki pemahaman serta pengetahuan yang cukup sehingga kasus nasabah yang dirugikan oleh BMT dapat diminimalisir.