| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara. Dimana dalam penyelesaiannya terdapat berbagai penafsiran dan juga
problematika.Sehingga penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut : Pertama, bagaimanakah pengaturan penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang –Undang serta
Peraturan Mahkamah Konstitusi? Kedua, Apa yang melatarbelakangi dikecualikannya Mahkamah Agung sebagai pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara? Penelitian ini termaksud dalam tipologi penelitian normatif. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang undangan dipadukan dengan cara studi dokumen/pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, pengaturan dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara dapat ditemui dalamUndang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang serta Peraturan Mahkamah Konstitusi, yang dalam pengaturannya menjelaskan bahwa lembaga negara yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945, artinya lembaga negara yang diatur kewenangannya di Undang-Undang sepanjang mendukung jalannya Konstitusi seyogianya dapat menjadi pihak yang bersengketa kewenangan di Mahkamah Konstitusi. Serta harus memenuhi syarat sebagai subjectum litis dan objectum litis. Kedua, dalam pembentukan awal Mahkamah Konstitusi disalah satu Pasal UU MK disebutkan bahwa Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa walaupun Mahkamah Agung memenuhi syarat sebagai subjectum dan objectumlitis hal ini dikarenakan Mahkamah Agung merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang bersifat independen dan putusannya bersifat final dan mengikat serta
kekhawatiran apabila Mahkamah Agung bersengketa dengan Mahkamah Konstitusi akan timbul ketidakadilan jika hanya diputus oleh Mahkamah Konstitusi saja. Akan tetapi seiring perkembangan, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengalami perubahan yang salah satunya menghapuskan pasal yang berisi ketentuan tentang dikecualikannya Mahkamah Agung sebagai pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara | en_US |
