• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Urgensi Pembentukan Komisi Yudisial Penghubung Terhadap Upaya Menjaga Kehormatan Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim Menurut Peraturan Komisi Yudisial No. 01 Tahun 2012

    Thumbnail
    View/Open
    01 cover.jpg (58.59Kb)
    01.0 cover.pdf (78.85Kb)
    02 preliminari.pdf (443.3Kb)
    03 daftar isi.pdf (154.3Kb)
    04 abstract.pdf (134.5Kb)
    04.1 abstract.txt (3.042Kb)
    05.1 bab 1.pdf (218.2Kb)
    05.2 bab 2.pdf (254.5Kb)
    05.3 bab 3.pdf (274.0Kb)
    05.4 bab 4.pdf (116.2Kb)
    06 daftar pustaka.pdf (144.6Kb)
    Date
    2016
    Author
    Damayanti, Harpeni
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Studi ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan Komisi Yudisial Penghubung terhadap upaya menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim menurut Peraturan Komisi Yudisial No. 01 Tahun 2012. Rumusan masalah yang akan diajukan adalah: Apa urgensi pembentukan Komisi Yudisial Penghubung dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim?; Bagaimana kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial Penghubung diderah?; Apa kelebihan dan kekurangan peranan Komisi Yudisial Penghubung dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukan bahwa keberadaan Komisi Yudisial Penghubung Daerah ini mutlak diperlukan mengingat tuntutan bahwa problematika penegakan hukum haruslah segera diselesaika. Namun dalam perjalanannya, KY Penghubung in kerap kali mengahadapi kendala baik dari segi dasar hukum maupun teknik pelaksanaan tugas. Penelitian ini merekomendasikan untuk segera menindaklanjuti penyelesaian permasalahan tersebut serta memperkuat aturan hukum yang mendasari kinerja KY Penghubung Daerah.
    URI
    http://hdl.handle.net/123456789/2021
    Collections
    • Law [3447]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV