PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN DIREKTORAT POLISI AIR DALAM MENANGANI KASUS PENANGKAPAN KEPITING YANG TIDAK SESUAI UKURAN STANDAR

Abstract

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Tindak pidana dugaan penangkapan kepiting dibawah 200gram perekor. Kementerian Kelautan dan Perikanan menghimbau sehubungan dengan tindak pidana telah memberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dari Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia. Menurut kasus yang terjadi di Pantai Samas ditemukan nelayan yang menjual kepiting yang beratnya tidak sesuai yang diperjualbelikan. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu peran penyidik PPNS dan DitPolair dalam kasus penangkapan kepiting di Kabupaten Bantul dan bagaimana penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan kepiting di Kabupaten Bantul. Studi ini bertujuan untuk Untuk mengetahui peran penyidik PPNS dan DitPolair dalam kasus penangkapan kepiting di Kabupaten Bantul serta untuk mengetahui penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan kepiting di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan soiologis analisis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada hukum sebagai alat pengatur masyarakat . Hasil studi ini menunjukkan fungsi serta peran dari PPNS Perikanan dan DitPolair dalam sistem penegakan hukum tentang perikanan di Indonesia menyisakan berbagai permasalahan yang timbul, tidak saja yang terkait dengan adanya tiga institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana perikanan, namun juga masih terdapatnya tumpang tindih kewenangan penyidikan antara beberapa institusi didalamnya. Pemerintah seharusnya merevisi PerMen Larangan Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan yang tidak sesuai ukuran, perlu dilakukannya analisis penerapan peraturan tersebut dan dampak penerapan bagi nelayan dalam kurun waktu tiga tahun, sehingga terlihat jelas apakah peraturan ini memiliki akibat hukum dan akibat terhadap penurunan pendapatan nelayan serta peningkatan kapasitas penyidik PPNS, baik secara kuantitas maupun kualitas,