• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN TANPA IZIN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM

    Thumbnail
    View/Open
    01 cover.pdf (94.52Kb)
    02 preliminari.pdf (1.512Mb)
    03 daftar isi.pdf (96.28Kb)
    04 abstract.pdf (60.97Kb)
    05.1 bab 1.pdf (814.9Kb)
    05.2 bab 2.pdf (1.076Mb)
    05.3 bab 3.pdf (1.152Mb)
    05.4 bab 4.pdf (132.1Kb)
    06 daftar pustaka.pdf (284.4Kb)
    Date
    2020-01-13
    Author
    MUHAMMAD IZUL MUTOK, 12410481
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian ini mengambil judul Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Perparkiran Tanpa Izin di Wilayah Kota Yogyakarta Ditinjau dari Sosiologi Hukum. Sesuai fakta yang terjadi, tarif parkir di wilayah Kota Yogyakarta semakin mahal setiap akhir tahun atau adanya suatu event tertentu. Hal tersebut terjadi karena banyaknya oknum juru parkir tanpa izin yang menerapkan tarif parkir tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Tentunya akan sangat merugikan masyarakat maupun wisatawan yang sedang berada di Kota Yogyakarta. Penelitian berjenis empiris ini mengangkat permasalahan, Latarbelakang Perparkiran Tanpa Izin di Kota Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum serta Jenis Pelanggaran Oknum Parkir Liar di Kota Yogyakart,. Setelah dilakukan penelitian di lapangan melalui metode wawancara dan studi kepustakaan, sehingga diperoleh kesimpulan: Pertama, terjadinya parkir tanpa izin di wilayah Kota Yogyakarta adalah karena pengawasan dari pemerintah terkait hal tersebut kurang efektif dan masif. Kedua, pada dasarnya penegakan hukum terhadap kasus parkir tanpa izin di Kota Yogyakarta menggunakan instrumen represif. Jadi Dinas Perhubungan di sini bukan tidak bersikap tegas pada juru parkir tetapi lebih diutamakan untuk penegakan hukum secara persuasif pada juru parkir yang melanggar ketentuan yang berlaku.
    URI
    http://hdl.handle.net/123456789/19804
    Collections
    • Law [3447]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV