Relokasi Kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Optimalisasi dan Keterpaduan Pelayanan sebagai Perwujudan Otonomi Daerah

Abstract

Adanya pemisahan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi menjadi 2 wilayah Tingkat II, yaitu Kotamadya Dati II Sukabumi dan Kabupaten Dati II Sukabumi merupakan suatu langkah untuk mengendalikan laju pertumbuhan yang terlalu pesat di wilayah kotamadya Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi merupakan daerah terluas di Jawa Barat, yang memiliki 30 kecamatan. Dengan posisi Kantor Pemerintah Kabupaten Dati II Sukabumi yang berada di wilayah kotamadya, waktu yang harus ditempuh oleh masyarakat di daerah arahan yang terjauh sampai 4jam dan hal ini menyebabkan tidak adanya optimalisasi penyelenggaraan fungsi pokok pemerintahan yang menyangkut pelayanan, pemberdayaan, serta pembangunan. Selain itu bagi suatu daerah otonom Tingkat II yang ibukotanya berada di luar daerah arahannya mengakibatkan kekurangleluasaan dan tidak mungkin untuk menagtur dan menata kota/ daerah arahan yang dikuasai oleh daerah otonom tingkat II lainnya Untuk mencapai optimalisasi pelayanan, sangat relevan untuk merelokasi Kantor Pemerintah Kabupaten Dati II Sukabumi untuk berada di daerah arahannya Posisi Kantor Pemerintah Kabupaten Dati II Sukabumi dan kantor instansi / dinas yang berada di kotamadya Sukabumi terpencar- pencar juga merupakan suatu hambatan koordinasi, sehingga keterpaduan pelayanan tidak dapat tercapai. Kondisi bangunan kantor pemerintah yang sekarang pola tata ruangnya yang tidak teratur dan menyebabkan pola sirkulasinya juga tidak jelas akibat dari pengelompokan ruang yang tidak jelas baik berdasarkan sifat kegiatannya maupun berdasarkan hirarki pelayanan. Hal ini penting menjadi perhatian untuk menciptakan keterpaduan yang mempertimbangkan kemudahan dalam pelayanan serta pengawasan dalam megkoordinasi setiap kegiatan yang berlangsung. Untuk mencapai optimalisasi dan keterpaduan pelayanan yang paling utama diperlukan pemilihan lokasi yang dekat dengan daerah arahannya sehingga mempermudah jangkauan pelayanan pada masyarakat, Pola tata ruang pada kantor yang sesuai dengan organisasi kerja sehingga didapatkan organisasi ruang yang akan memperjelas pola sirkulasi. Selain itu yang paling utama yaitu sistem pelayanan yang memudahkan masyarakat adalah salah satu poin yang menjadi penilaian apakah kantor tersebut dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakatnya. Pemilihan Lokasi tapak di Palabuhan Ratu adalah pemilihan lokasi yang tepat karena sebagai Kantor Pusat Pemerintahan yang diibaratkan lambang suatu daerah Palabuhan ratu memiliki poin-poin yang sangat menunjang untuk relokasi. Terletak pada lokasi yang dilalui jalur transportasi umum, berada pada kawasan penunjang pertumbuhan guna mendukung pemerataan pembangunan, juga letaknya yang mudah dijangkau dari berbagai daerah sehingga dapat ditempuh dalam waktu 2 jam oleh daerah arahan yang terjauh sekalipun. Dengan cara memenuhi syarat pengaturan polatata ruang berdasarkan Analisa Kegiatan yang mencakup Jenis dan karakteristik Kegiatan, Sistem Pelayanan,dan Organisasi Kerja, juga Analisa Keruangan yang mencakup Kebutuhan Ruang, Hubungan Ruang, Aksesibilitas Ruang, Organisasi Ruang, Besaran Ruang serta Ruang Sirkulasi, kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi dapat memberikan pelayanan secara optimal dan keterpaduan pelayanan dapat tercapai. Adanya Pelayanan Perijinan Terpadu pada kantor Pemerintah Kabupaten adalah salah satu perwujudan keterpaduan pelayanan yang diberikan pada masyarakat Namun posisi kantor pelayanan perijinan terpadu sebagai pusat pelayanan perijinan yang bekerja sama dengan dinas/dinas terkait haras berada pada posisi yang pencapaiannya mudah, merata, serta memiliki alat sirkulasi yang bersifat humanis, dalam pengertian orang yang tuna daksa juga dapat menggunakan fasilitas pelayanan yang diberikan Kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi.