Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Temanggung sebagai Wadah Penyelenggaraan Otonomi Daerah Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan

Abstract

Pada dasarnya sistem Pemerintahan di seluruh Indonesia sedang mengalami pembaharuan kearah otonomi daerah yang dititikberatkan di Tingkat II. Bila dilihat perkembangan kondisi potensi daerah saat ini sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan untuk menangani potensi di daerah mulai dirasakan tidak efektif lagi dijalankan oleh Pemerintah Pusat atau Tingkat I. Dan sebenarnya lebih efektif pelaksanaan otonomi dipegang oleh Daerah Tingkat II, hanya untuk masalah kebijaksanaan tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat/Tingkat I. Sebagai konsekuensi dari program tersebut bagi Pemerintah Daerah Tingkat II sendiri akan lebih banyak menangani urusan-urusan yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat/Tingkat I, yang hal ini tentu saja akan menuntut adanya pengembangan dan peningkatan fasilitas maupun personil yang sesuai, artinya selain kuantitas juga kualitas. Untuk mewadahi unsur-unsur tersebut diperlukan adanya study pendekatan yang bersifat makro maupun mikro, aspek fisik maupun non fisik yang dalam hal ini untuk kondisi Pemerintah Daerah Tingkat IITemanggung. Dengan Kondisi sektor Pemerintahan di daerah Temanggung sebagai pengendali dan pendukung sektor yang lain maka secara fungsional akan mewadahi kegiatan administrasi pemerintahan dan melayani masyarakat. Dari fungsi tersebut diharapkan kantor PemerintahDaerah selain mampu mewadahi kegiatan pemerintahan juga menjadi salah satu orientasi bagi kawasan perkotaan. Dalam pendekatan konsepsual dilakukan dengan pendekatan terhadap frekuensi pelayanan, baik secara administrasi kepegawaian, Pelayanan masyarakat dan hirarkhi jabatan.