Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Temanggung sebagai Wadah Penyelenggaraan Otonomi Daerah Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan
Abstract
Pada dasarnya sistem Pemerintahan di seluruh Indonesia sedang mengalami
pembaharuan kearah otonomi daerah yang dititikberatkan di Tingkat II. Bila dilihat
perkembangan kondisi potensi daerah saat ini sudah mengalami perkembangan yang cukup
pesat dan untuk menangani potensi di daerah mulai dirasakan tidak efektif lagi dijalankan
oleh Pemerintah Pusat atau Tingkat I. Dan sebenarnya lebih efektif pelaksanaan otonomi
dipegang oleh Daerah Tingkat II, hanya untuk masalah kebijaksanaan tetap dipegang oleh
Pemerintah Pusat/Tingkat I. Sebagai konsekuensi dari program tersebut bagi Pemerintah
Daerah Tingkat II sendiri akan lebih banyak menangani urusan-urusan yang dilimpahkan
dari Pemerintah Pusat/Tingkat I, yang hal ini tentu saja akan menuntut adanya
pengembangan dan peningkatan fasilitas maupun personil yang sesuai, artinya selain
kuantitas juga kualitas.
Untuk mewadahi unsur-unsur tersebut diperlukan adanya study pendekatan yang
bersifat makro maupun mikro, aspek fisik maupun non fisik yang dalam hal ini untuk
kondisi Pemerintah Daerah Tingkat IITemanggung.
Dengan Kondisi sektor Pemerintahan di daerah Temanggung sebagai pengendali
dan pendukung sektor yang lain maka secara fungsional akan mewadahi kegiatan
administrasi pemerintahan dan melayani masyarakat. Dari fungsi tersebut diharapkan
kantor PemerintahDaerah selain mampu mewadahi kegiatan pemerintahan juga menjadi
salah satu orientasi bagi kawasan perkotaan. Dalam pendekatan konsepsual dilakukan
dengan pendekatan terhadap frekuensi pelayanan, baik secara administrasi kepegawaian,
Pelayanan masyarakat dan hirarkhi jabatan.
Collections
- Architecture [3648]