Analisis Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dan Pinjaman Daerah di Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994/1995-2003

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan membawa perubahan pada perekonomian daerah, salah satunya adalah bidang keuangan daerah yang harus mulai mandiri untuk memenuhi kebutuhan daerah. Akan tetapi banyak daerah yang keuangannya masih tergantung pada transfer pemerintah pusat. Pinjaman daerah merupakan salah satu altematif untuk mengurangi ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat. Untuk mengetahui hubungan keuangan antara pusat dengan daerah menggunakan derajat desentralisasi fl.skat. Derajat desentralisasi fiskal mernbandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), dan Sumbangan dan bantuan daerah (SB) terhadap Total Penerirnaan Daerah. Derajat desentralisasi fiskal tinggi dan bisa dikatakan mandiri jika didominasi oleh PAD dan BHPBP, bila didominasi oleh Sumbangan dan Bantuan maka derajat desentralisasi fiskal masih rendah dan belum bisa dikatakan mandiri. Untuk pinjaman daerah, model yang digunakan merujuk pada persyaratan pinjaman jangka panjang sesuai dengan penjelasan UU no. 33 pasal 54 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah yaitu dengan Jumlah Sisa Pokok Pinjaman dan Debt Service Coverage Raho (DSCR) atau rasio kemampuan membayar kembali pinjaman. Dalam penelitian ini dimana kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai obyeknya, keuangan daerahnya masih didominasi oleh pusat. Bahkan setelah otonomi daerah Pendapatan Asli Daerah di masing­masing kabupaten dan kota di Daerah Jstimewa Yogyakarta mengalami penurunan. Pinjaman daerah sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat ternyata belum bisa dimanfaatkan oleh masing-m����ing kabupaten clan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah sisa pokok pinjaman dan besar DSCR yang jauh dari ket..!ntuan UU no. 33 pasal 54 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah.