PROBLEMATIKA PENGATURAN TRANSPORTASI ONLINE DALAM PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 32 TAHUN 2017 TERHADAP PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 DI YOGYAKARTA

Abstract

Perkembangan teknologi di bidang transportasi saat ini menjadi hal yang sangat baru dan cukup disambut antusias oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Transportasi online adalah jawaban dari perpaduan antara teknologi dan trasnportasi. Kehadiran moda transportasi melalui saran aplikasi ini ternyata menimbulkan banyak masalah yaitu payung hukum atau legalitas dari keberadaan transportasi online ini. Aturan demi aturan silih berganti yang mewarnai permasalahan baru disetiap aturannya terutama aturan pelaksana khususnya di Yogyakarta. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana hubungan peraturan menteri perhubungan nomor 118 tahun 2018 dengan peraturan gubernur daerah istimewa Yogyakarta nomor 32 tahun 2017?; dan apakah materi muatan peraturan gubernur daerah istimewa Yogyakarta nomor 32 tahun 2017 sesuai dengan peraturan menteri perhubungan nomor 118 tahun 2018?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan melakukan wawancara kepada apartur dinas perhubungan, ketua paguyuban pengemudi online jogja dan beberapa driver serta konsumen. Analisis data dilakukan dengan cara metode analisis data kualitatif dimana meliputi kegiatan pengkalsifikasian data, editing, membandingkan dan menyajikan hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara peraturan gubernur daerah istimewa Yogyakarta nomor 32 tahun 2017 dengan peraturan menteri perhubungan nomor 118 tahun 2018 adalah aturan pelaksana yang harus berpatokan pada aturan di atasnya yakni peraturan menteri perhubungan. Dimana aturan yang lebih rendah, harus selaras dengan aturan di atasnya. Begitu pula pada isi dari setiap pasalnya, kesesuaian materi muatan dalam peraturan gubernur daerah istimewa Yogyakarta nomor 32 tahun 2017 tidak sesuai atau selaras dengan peraturan menteri perhubungan nomor 118 tahun 2018 yang merupakan dasar pembentukannya (aturan di atasnya). Hal ini terjadi karena acuan dari pembuatan peraturan gubernur daerah istimewa Yogyakarta tersebut adalah peraturan menteri perhubungan nomor 26 tahun 2017, dimana aturan tersebut telah berevolusi atau direvisi sebanyak 2 (dua) kali, yakni PM 108 tahun 2017, yang kemudian direvisi kembali menjadi PM 118 tahun 2018. Penelitian ini merekomendasikan perlunya tindakan segera dari pemerintah daerah khususnya Yogyakarta dalam mengamandemen aturan gubernur tersebut sehingga terciptanya keselarasan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan ketegasan dari pihak-pihak yang berwenang dalam menegakkan aturan yang telah ada terutama dinas perhubungan dalam pengaturan izin angkutan sewa khusus.