IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1963 TENTANG PENUNJUKAN BADAN-BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMPUNYAI HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Hak Milik Atas Tanah Pada Persyarikatan Muhammadiyah)

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (Studi Hak Milik Atas Tanah Pada Persyarikatan Muhammadiyah). Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 pada Persyarikatan Muhammadiyah sekaligus untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat keberadaan Muhammadiyah sebagai suatu badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan memakai data primer yang diperoleh dari penelitian secara langsung di lokasi terhadap subyek penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari Undang-Undang, literatur, dan buku-buku lain yang terkait dengan penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah belum berjalan secara optimal khususnya ketika terjadinya proses perolehan tanah baik secara wakaf maupun non wakaf. Tanah merupakan aset yang penting sehingga harus diamankan, namun data menujukkan bahwa sebanyak 78% tanah hak milik belum memiliki sertipikat. Hal tersebut diakibatkan objek tanah belum memiliki sertipikat sehingga proses penerbitan lebih lama. Selain itu, pihak yang melakukan jual beli mendaftarkan tanah atas nama pribadi bukan Persyarikatan Muhammadiyah sehingga tidak dapat dicapai kepastian tanah dalam Muhammadiyah. Kepemilikan tanah dalam Muhammadiyah perlu mendapat perhatian agar tanah dapat berfungsi maksimal sesuai dengan peruntukan urusan keagamaan dan sosial.