IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 20/PUU-XVII/2019 TENTANG UJI MATERI PASAL 210 UU PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI KPUD KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus: Pasal 210 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu)

Abstract

Mahkamah Konstitusi telah melakukan judicial review terhadap beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu pasal yang dilakukan judicial review adalah Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu. Permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana implikasi putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 terhadap penyelenggaraan pemilu di KPUD kota Yogyakarta Tahun 2019 ?, (2) Apa faktor pendukung dan penghambat di KPUD kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemilu Tahun 2019 dalam pelaksanaan putusan MK ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris, pendekatan ini digunakan karena penelitian ini merupakan penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menemukan jawaban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu, ada 4 kriteria yaitu sedang sakit, tertimpa bencana alam, menjadi warga binaan, dan menjalankan tugas. Pada kriteria yang sedang sakit dan menjadi warga binaan tersebut masih mengalami problematika yang cukup serius di KPUD kota Yogyakarta. Karena pengurusan pindah memilih 7 hari sebelum hari pemungutan suara tersebut belum mengakomodir seluruh pemilih yang ada di rumah sakit dan lapas kota karena ada pasien atau warga binaan yang masuk setelah H-7 tersebut. Saran yang diberikan oleh penulis adalah pemetaan dini untuk potensi DPTb setiap TPS, kemudian kesiapan di bimtek KPPS oleh PPS, setelah PPS sudah petakan atau di denah daerah mana surat suara yang kurang, dan kemungkinan TPS penyangganya.