EKSEKUSI HADHANAH ( PEMELIHARAAN ) ANAK PADA PENGADILAN AGAMA DI SLEMAN

Abstract

Penelitian ini berjudul “Eksekusi Hadhanah (pemeliharaan) Anak pada Pengadilan Agama di Sleman”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sengketa terhadap pemeliharaan anak pada perkara perceraian yang terjadi di masyarakat. Dalam permasalahan ini terdapat kesenjangan antara das sollen dan dan sein. Faktanya yang menjadi objek eksekusi ini adalah kewajiban untuk menyerahkan anak kepada pemegang hadhanah dari anak tersebut. Akan tetapi hokum acara yang kita pergunakan yaitu HIR dan RBg, menyebutkan objek eksekusi dalam perkara perdata yaitu benda tetap dan benda bergerak. Permasalahan utama yang ingin dijawab dengan penelitian ini adalah. Bagaimanakah eksekusi Hadhanah/pengasuhan anak di Pengadilan agama Sleman, Upaya apa yang dilakukan oleh pihak pemohon apabila hadhanah anak tidak dijalankan oleh pihak yang dihukum dan Apakah yang menjadi hambatan terhadap pelaksanaan Hadhanah anak yang dikuasai oleh pihak yang tidak dimenangkan melalui putusan hakim. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang bertitik tolak dari aspek hokum dengan didukung fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Penggalian data dilakukan dengan cara wawancara terhadap beberapa praktisi hokum yang pernah menangani eksekusi ini serta melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji berbagai bahan hokum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama tidak diatur secara khusus dalam hokum positif Indonesia. Aturan yang dipergunakan dalam eksekusi ini berdasar tata cara eksekusi yang berlaku di Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam HIR dan RBg. Hal ini menjadi persoalan karena menurut ketentuan di atas objek eksekusi adalah benda tetap maupun benda bergerak, sedangkan dalam eksekusi ini yang menjadi objek adalah kewajiban menyerahkan anak kepada pemegang hadhanah dari anak tersebut. Oleh sebab itu dalam prakteknya tidak dijumpai adanya keseragaman aturan yang dipergunakan oleh aparat pengadilan terhadap eksekusi ini. Hambatan yang dapat menghalangi eksekusi ini adalah hambatan yang bersifat yuridis dan hambatan yang bersifat non yuridis. Adapun upaya [enyelesaian terhadap hambatan yang terjadi yaitu meningkatkan profesionalitas para penegak hokum dan membuat laporan berupa lisan maupun tertulis yang ditujukan kepada pengadilan. Dalam mengatasi tidak tersedianya aturan hokum engenai eksekusi ini maka hakim dapat melakukan penemuan hokum dan meningkatkan kesadaran masyarakat pada umumnya dan para penegak hokum pada khususnya serta mengingat eksekusi pemeliharaan anak dalam perkara perceraian merupakan kasus yang khusus dan objeknya adalah manusia maka dalam hal ini dapat dipergunakan bantuan pihak ketiga dalam penyelesaian dan pelaksanaannya.