dc.description.abstract | Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui mengapa
Peraturan Daerah diperlukan dalam menanggulangi prostitusi dan untuk
mengetahui upaya dan hambatan yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta
dalam mengatasi permasalahan prostitusi.
Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris
yaitu dalam penganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan
bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang
diperoleh di lapangan. Selain itu metode ini merupakan sebagian dari cabang
ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama
manusia dengan sesamanya, antara lain pergaulan hidup, dengan kata lain
mempelajari masyarakat khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut.
Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Peraturan Daerah yang ada belum
mampu menanggulangi masalah prostitusi di Daerah Istimewa Yogyakarta
khususnya di Pasar Kembang Yogyakarta, sehingga diperlukan Peraturan
Daerah yang baru karena diharapkan dapat mengatasi masalah prostitusi
diantara persoalan kesehatan, pembinaan dan pengentasan. Upaya dalam
menanggulangi masalah prostitusi tersebut diatas adalah kerjasama yang baik
antara Dinas Sosial dan Satpol PP, Pemerintah Kota, Pemerintah Daerah,
Aparat Kepolisian setempat, Dinas Kesehatan brkerjasama dengan Puskesmas
dan LSM terkait, serta masyarakat guna meminimalisir penyebaran prostitusi,
dan kendala dalam mengatasi masalah prostitusi tersebut yaitu belum
maksimalnya Peraturan Daerah yang mengatur prostitusi, dengan demikian
Dinas terkait juga tidak dapat melaksanakan program-programnya dengan baik,
serta tidak adanya keluhan kepada pemerintah dari masyarakat sekitar pasar
kembang akan kegiatan prostitusi tersebut. | en_US |