| dc.description.abstract | Terkait tentang pemilihan bupati dan wakil bupati serentak di Sleman yang diadakan pada tanggal 9 Desember 2015 dimana hal tersebut baru sekali ini tejadi setelah orde baru. Berkaitan dengan hal tersebut, bisa dibilang ini adalah suatu bentuk uji coba bagi demokraasi di Indonesia. Munculnya kasus kasus yang terjadi di dalam KPU (Komisi Pemiliham Umum), seperti dalam praktik pemilu 2014 yang dimana keberfungsian KPU (Komisi Pemiliham Umum) sangat rendah, hal ini disebabkan oleh kinejra para anggota yang kurang disiplin, kurang berdedikasi, tidak independent dan cendurung mementingkan kelompok dan pribadi masing-masing, akibatnya banyak agenda penyelenggaraan pemilu yang tidak tepat waktu dan bertele-tele, dan masih ada kasus lain seperti masalah kampanye dan pengadaan kotak suara serta beberapa kali masih ada adu jotos antar sesama anggota KPU (Komisi Pemiliham Umum), oleh sebab itu hal tersebut memaksa terjadinya uji coba bagi demokrasi di Indonesia ini. Dasar peraturan pemilihan umum secara serentak ini diatur dalam . Pasal 56 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berisi tentang prosedur dan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat Daerah dan diderivasi dengan berbagai penjelasan teknisnya oleh PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan bupati sleman 2015 dan problematika dalam persiapan pemilihan bupati tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Peraturan tentang pemilihan umum sudah sangat jelas tetapi yang menjadi masalah adalah kasus kasus dalam KPU (Komisi Pemilihan Umum) oleh karena itu pemilihan secara serentak ini menjadi uji coba demokrasi di Indonesia. Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis melalu pendekatan yuridis normatif kemudian dilakukan anilisis secara mendalam terkait dengan objek penelitian dan dilanjutkan dengan kesimpulan. | en_US |
