| dc.description.abstract | Studi ini bertujuan untuk mengetahui realita penyelenggaraan perlindungan dan pengawasan setelah munculnya Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 111/M-IND/PER/12/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib, terutama di wilayah Kota Yogyakarta. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara melihat aturan terkait dan mewawancarai beberapa pihak yang diantaranya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY, LSPro (Lembaga Sertifikasi Produk), LKY (Lembaga Konsumen Yogyakarta), dan para pelaku usaha dilapangan. Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa realitanya penyelenggaraan perlindungan dan pengawasan atas produk mainan masih dirasa kurang maksimal, ini bukan hanya dari segi pemerintah sebagai pihak penyelenggara namun juga minimnya kesadaran masyarakat yang merasa produk kualitas mainan anak bukanlah perkara besar, masalah adanya dampak negatif urusan belakangan, sehingga praktek penjualan produk mainan abal - abal yang kurang teruji kelayakannya masih terus terjadi, dan pemerintah mengambil langkah yang terlalu lamban pada akhirnya dalam menjalankan peraturan standar wajib SNI bagi produk mainan anak. | en_US |
