| dc.description.abstract | Banyaknya kepala daerah yang terjaring OTT KPK, membuat partai politik semakin selektif dalam proses rekruitmen untuk diajukan menjadi kepala daerah. Pemilihan walikota adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kota untuk memilih walikota dan wakil walikota. Dengan demikian partai politik memiliki peran yang sangat besar karena pemimpin yang dihasilkan dari proses seleksi partai politik tersebut akan memimpin daerah dengan segala kebijakannya. Salah satu yang melakukan proses rekruitmen adalah Partai gerindra. Untuk itu permasalahan utama yang ingin dijawab dalam masalah ini adalah bagaimanakah pelaksanaan rekruitmen calon walikota dan wakil walikota dalam pemilihan walikota Bengkulu tahun 2018 oleh Partai Gerindra dan apa faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Partai Gerindra dalam peoses rekruitmen calon walikota dan wakil walikota Bengkulu. Penelitian dilakukan secara yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif kemudian dianalisis kualitatif, dengan langkah-langkah antara lain data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitia, hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan selnjutnya data yang telah disistematiskan kemudian di analisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekruitmen yang dilakukan oleh partai Gerindra dilakukan dengan sistem terbuka dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian dengan kriteria yang digunkan oleh Partai gerindra adalah usia, popularitas, pendidikan, keuangan dan finansial, akseptabilitas, kapabilitas. Faktor pendukung Partai Gerindra dalam proses rekruitmen politik di Kota Bengkulu adalah banyak peminat yang mendaftarkan diri dikarenakan dalam pemilu sebelumnya di Kota Bengkulu meraih suara terbanyak kedua sehingga peluang untuk terpilih sangat besar. Sedangkan faktor penghambat adalah ada beberapa kandidat yang sangat berpotensi mengundurkan diri karena alasan tidak mau berkoalisi, karena hanya akan menjadi calon walikota. Partai politik dalam melakukan proses penjaringan calon kepala daerah telah melakukan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, namun untuk tercapainya pemerintahan yang baik, ada baiknya agar proses penjaringan tetap berlangsung secara terbuka, transparan dan mengakomodir aspirasi dari masyarakat. | en_US |
