| dc.description.abstract | Indonesia sebagai negara yang menjadikan demokrasi sebagai landasan pemerintahannya, tentunya semua hal yang dilakukan oleh negara harus berdasarkan prinsip demokrasi tersebut, salah satu prinsip yang harus di penuhi oleh negara yang menjalankan sistem demokrasi adalah penerapan sistem hukum. Dalam perspektif hukum publik, keberadaan satuan pemerintahan daerah itu berkaitan erat dengan konsepsi negara hukum, atau dengan ungkapan lain, diskursus tentang pemerintahan daerah dapat dipahami terutama melalui konsepsi negara hukum. Atas dasar itu, maka dipandang perlu menampilkan apa itu negara hukum. Kementerian dalam negeri yang dipimpin oleh Tjahjo Kumolu untuk menunjuk dua jenderal Polri menjadi Pelaksana tugas (Plt) atau pejabat Gubernur di Jawa Barat dan Sumatra Utara menjadi polemik. Banyak pihak menilai bahwa usulan Mendagri tidak sesuai undang-undang. Hal ini berpotensi melanggar sejumlah undang-undang, mulai dari UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Pandangan ini disampaikan peneliti hukum Perkumpulan untuk Demokrasi (Perludem). UU Pilkada sudah mengatur secara jelas perihal pengisian kekosongan jabatan gubernur yang diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan madya. Pasal 201 ayat (1) UU Pilkada menyebutkan “ Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan dasar yang dijadikan rujukan oleh Mendagri untuk menunjuk anggota Polri aktif menjadi pelaksana tugas gubernur merujuk pada Permendagri No.1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi kepala daerah. Pasal 4 ayat (2) Permendagri memuat norma yang menyatakan bahwa yang menjadi pejabat gubernur berasal dari pejabat tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat/provinsi. Disini Mendagri mengasumsikan bahwa perwira tinggi Polri merupakan jabatan yang setingkat dengan pimpinan tinggi madya. Padahal, dalam ketentuan UU Pilkada telah diatur secara limitatif bahwa hanya pejabat pimpinan tinggi madya saja yang dapat menjadi Plt gubernur. Alasan keamanan menajdi alasan lain pengangkatan perwira aktif Polri menjadi Plt. Gubernur. Berangkat dari problematika diatas, maka muncullah beberapa pertanyaan yaitu: Bagaimana akibat hukum penerapan gagasan anggota TNI/Polri aktif menjadi pelaksana tugas kepala daerah? Bagaimana dampak dari anggota TNI/Polri aktif menjadi kepala daerah di era demokrasi Indonesia saat ini? Apa keuntungan dan kerugian bagi demokrasi Indonesia?Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif, pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianlisa melalui analisa deskriptif kualitatif. Hasil analisis adalah bahwa sampai saat ini pengangkatan perwira Polri menjadi Plt gubernur pada dasarnya menabrak ketentuan UU Pilkada dan Juga UU ASN itu sendiri, selain itu Pengangkatan tersebut juga merupakan kemunduran bagi demokrasi Indonesia saat ini, dan bila dilihat dari segi keuntungan dari kerugian pun dapat dikatakan kerugian lebih besar daripada keuntungannya bagi keberlangsungan demokrasi Indoneia. | en_US |
