Tanggung Jawab Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam Kepailitan (Studi Kasus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada)

Abstract

Penelitian ini bermula dari adanaya Koperasi yang dinyatakan pailit yaitu Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar utangnya kepada masyarakat umum yang memberikan uang/dana untuk usaha Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang disebut mitra. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada tidak mampu membayar utang kepada para mitranya karena dana dari mitra disalahgunakan oleh beberapa Pengurus dan Pengawas Koperasi tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab Pengurus dan tanggung jawab Pengawas Koperai Cipaganti Karya Guna Persada dalam pailitnya Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada?. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi putusan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa Pengurus dan Pengawas Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengatur tanggung jawab pribadi Pengurus dan Pengawas Koperasi, maka ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dapat digunakan dalam kasus ini. Apabila Harta debitor pailit (Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada) tidak cukup untuk membayar seluruh utangnya kepada kreditor, maka Pengurus dan Pengawas Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang bersalah/yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi (sampai harta pribadi). Yang berwenang menuntut ganti rugi kepada Pengurus dan Pengawas Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada adalah kurator.